 |
| Istimewa |
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, prorgam ini berupaya mewujudkan siswa-siswi Jateng yang lebih unggul.
"Tahun depan kami akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan SLB negeri. Mudah-mudahan, dengan program ini maka upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Jawa Tengah akan cepat terwujud," katanya saat press conference di Bandara Ahmad Yani Semarang, Jumat (27/12/19).
Baca Juga: Pemrov Jateng Hapuskan SKTM di PPDB 2019
Ia mengajak kepala sekolah turut mendukung dalam pelaksanaan program ini. Hal itu termasuk membantu melakukan pengawasan agar tidak terjadi banyak pungutan di sekolah-sekolah negeri.
"Kami akan awasi, jangan sampai SPP nya gratis, tapi pihak sekolah tetap meminta pungutan-pungutan biaya lainnya," tegasnya.
Tidak hanya biaya pendidikan, tahun depan Pemprov Jateng juga akan memberikan seragam sekolah gratis untuk siswa miskin. Anggaran sebesar Rp14,6 miliar sudah disiapkan untuk membiayai seragam gratis bagi 97.614 siswa miskin.
Baca Juga: Revolusi Industri, Disporapar Jateng Ajak Generasi Muda Kembangkan Potensi Pariwisata
Sektor pendidikan lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tahun depan, seluruh GTT dan PTT akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) plus 10%.
"Kami juga akan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta sebesar Rp. 123,85 miliar, Bosda MA negeri dan swasta sebesar Rp26,5 miliar, insentif guru keagamaan dan lainnya," terang Ganjar.
Baca Juga: Siap-siap, Mulai 1 April Tarif BRT Trans Jateng Naik
Terkait kemiskinan di Jateng, Pemprov punya target tahun depan angka kemiskinan turun menjadi satu digit, yaitu 9,8 persen. Untuk itu, berbagai program prioritas seperti renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik bagi yang miskin dan program lain akan terus digenjot.
"Kami butuh dukungan semua pihak, agar semua program prioritas di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga berharap, program pendampingan satu OPD satu desa miskin dapat diterapkan di Kabupaten/Kota," timpal Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen. [Rep. Mahfud/ Red.Ma]
KOMENTAR