WR 1 Ungkap UIN Walisongo Lebih Dulu Rencanakan TA Non Skripsi Dibanding Kemendikbud

(Doc.ideapers.com/Foto:Yy)

Semarang, IDEAPERS.COM - Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan (WR 1), Mukhsin Jamil mengungkapkan UIN Walisongo Semarang telah merencanakan Tugas Akhir (TA) non skripsi lebih dahulu dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Lebih lanjut, ia membandingkan kebijakan Kemendikbud, Nadiem Anwar Makarim yang mengacu pada Pemendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang ditandatangani langsung oleh Nadiem, pada (16/08/23).

"Loh untuk tugas akhir non skripsi dibandingkan kebijakan Mendikbud kita lebih mendului," ungkapnya kepada Kru IDEAPERS.COM saat di temui di kantornya, Jumat (24/11/23).

Sedangkan, pada tahun 2021 UIN Walisongo telah mengeluarkan kebijakan TA non skripsi melalui Surat Keputusan (SK) Rektor No. 524 tentang Pedoman Tugas Akhir.

"Waktu itu darurat covid sebenarnya pikiran kita pada 2020, belum meledak covid seperti 2021, tapi kita sudah punya pikiran agar tugas mahasiswa harusnya bervariasi," jelasnya.

Baca Juga : Tanggapi Pedoman Tugas Akhir Non Skripsi UIN Walisongo, Kajur PAI: Belum Jelas Payung Hukumnya

"Kemudian kita juga dihadapkan dengan proses penelitian lapangan, mengalami kendala sehingga proses pembuatan skripsi harus melakukan penelitian lapangan dan riset sana-sini," sambungnya.

Selain itu, ia mengklaim UIN Walisongo telah siap dan memiliki pengalaman dalam merencanakan tugas akhir non skripsi melalui relasi dalam negeri maupun luar negeri.

"Kita kan punya pengalaman, kita bergaul tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, kita juga melihat perguruan tinggi di luar. Untuk proses belajar mahasiswa bisa lulus tepat waktu kualitasnya, juga bagus karya-karyanya, juga bagus anak-anak juga punya kompetensi dengan tantangan kekinian," katanya.

Baca Juga : Belum Ada Sistematika TA Non-Skripsi, Kajur TP: Agak Berat, Dosen juga Belum Berpengalaman

Kemudian, pihaknya mempertimbangkan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan mahasiswa dalam menetapkan kebijakan tugas akhir non skripsi.

"Bisa nggak kita memberi ruang mahasiswa untuk mengerjakan non skripsi? Tak kalah penting sekarang itu dinamika perkembangan ilmu teknologi harus diberi ruang juga, dalam bentuk kompetensi-kompetensi mahasiswa yang harusnya di rekognisi," pungkasnya. 

[Rep.Lw /Red. Riska]