Klarifikasi LP2M Terkait Living Cost KKN UIN Walisongo ke-67

Sholihan, Kepala LP2M UIN Walisongo

Semarang, IDEApers.com – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) meralat pengumuman yang telah dikeluarkan pada 26 Juli 2016 lalu, terkait dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Walisongo ke-67.

Dalam pengumuman sebelumnya dijelaskan bahwa mahasiswa yang akan mengikuti KKN, diharuskan membayar biaya titipan living cost kepada Balai Layanan Umum (BLU) UIN Walisongo sebesar Rp. 1.350.000. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pengumuman tersebut pun diralat dan dana living cost kembali menjadi tanggung jawab mahasiswa peserta KKN.

“Living cost menjadi tanggung jawab mahasiswa dan dikumpulkan oleh koordinator desa (Kordes), kemudian diserahkan kepada kepala desa melalui dosen pembimbing lapangan (DPL),” ungkap Sholihan, Ketua LP2M ketika diwawancarai Jumat (05/08/16) siang di kantornya.

Mengenai perubahan tersebut, Sholihan beralasan bahwa hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dari pihak LP2M. Pihaknya merasa khawatir jika suatu saat ada pemeriksaan keuangan, dan ditemukan dana living cost dari mahasiswa, maka akan menimbulkan permasalahan.

“Padahal dana itu hanya dana titipan, daripada menimbulkan persoalan lebih baik biar mahasiswa saja yang mengelola,” tegas Sholihan.

Belajar dari KKN Sebelumnya

Sholihan juga memberikan klarifikasi perihal dana living cost yang tadinya akan dititpkan kepada BLU. Ia mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan KKN ke-64 di Temanggung, sempat terjadi kegaduhan antara kepala desa dengan mahasiswa.

Saat itu pembayaran masing-masing living cost dari masing-masing posko, sehingga timbul kecemburuan antar sesama posko. Ada sebagian posko yang tidak dikenai biaya living cost, ada pula yang hanya membayar separuhnya. Dari situlah mahasiswa di posko lain merasa iri dan tak mau membayarkan dana living cost kepada kepala desa.

“Banyak kepala desa yang melapor tentang masalah ini, sehingga setelah KKN di Temanggung uang living kos dititipkan kepada BLU agar tidak terjadi masalah seperti itu,” imbuh Sholihan.

Tak ingin kejadian tersebut terulang kembali, lanjut Sholihan, dana living cost pada pelaksanaan KKN ke-65 di Blora dan ke-66 di Pati dititipkan kepada BLU.

“Namun sebagian mahasiswa tahun ini sudah masuk UKT, dana living cost menjadi tanggung jawab mahasiswa,” tegas Sholihan. (Rep. In,Kan/Red. Lee)