Pers, Gejala kritis Terbungkam

Sumber gambar: kavlingsepuluh.blogspot.com

Oleh : M ABUL FADLOL AF*

“Dekonstruksi tanpa rekonstruksi adalah Anarki. Rekonstruksi tanpa dekonstruksi adalah konspirasi”.

Hari ini, media menjelma sebagai sosok multi effect. Ia sangat menakutkan, namun di sisi lain juga sangat menguntungkan. Media mampu memakan senjata lawan atau menjadi senjata memakan tuan, bahkan menjadi senjata dimakan tuan. Itu tergantung bagaimana media difungsikan, seperti apa dan untuk apa.

Dalam demokrasi makro, fungsi urgent dari pers (media) adalah pengawas keseimbangan trias politika (Ekskutif, Legislatif, Yudikatif) sebagai elemen lapangan atas.  Pers juga berfungsi sebagai mata-mata penguasa di lapangan bawah. Sebab, jangkauan “mata” pemerintah sangat terbatas. Pers adalah pusat informasi dan wadah aspirasi vertikal yang bersifat penyambung. Oleh karena itu, pers dianggap sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi keempat setelah trias politika. Karena memiliki fungsi-fungsi yang sangat urgent.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi, media mempunyai aturan main atau yang biasa disebut dengan kode etik. Dan induk dari kode etik tersebut adalah Independensi, baik secara etis ataupun organisatoris. Independensi etis pers berarti memberitakan sesuai fakta dan tidak mengandung unsur paksaan dari otoritas lain diluar pelaku pers. Sedangkan independensi organisatoris pers, artinya pers tidak menjadi bawahan dan tidak diintervensi oleh organisasi atau lembaga manapun, baik yang bersifat struktural ataupun kultural. Oleh sebab itu, Independensi ini adalah ruang sakral yang seharusnya tidak boleh disentuh kecuali oleh kebenaran. Karena jika pers disentuh oleh kepentingan, maka fungsi check and balances pers menjadi mati. Gelar pers sebagai pilar demokrasi pun akan runtuh. Jika fungsi pers mati, maka siapa lagi yang akan mengawasi konspirasi? Salah satu ciri negara demokratis adalah negara yang memiliki dan menjunjung tinggi independensi pers sebagai pilar keempat demokrasi (Miriam Budiarjo).

Namun dalam demokrasi mikro, pers bukan lagi pilar keempat dalam miniatur pemerintahan negara (kampus). Melainkan menjadi pilar ketiga, karena tidak ada lembaga yudikatif secara formal yang memiliki fungsi pengawasan. Ya, bisa dikatakan bahwa pers kampus adalah lembaga yudikatif kultural. Maka secara tidak langsung, pers dalam pemerintahan kampus adalah bagian dari keseimbangan trias politika yang mempunyai fungsi Check and Balances. Artinya, baik atau buruknya pemerintahan kampus dengan segala kebijakannya, tergantung dari independensi pers yang ada di dalamnya. Jika independensi ini mati, segala jenis konspirasi tidak akan terdeteksi. Karena hanya perslah, satu-satunya lembaga pengawasan yang masih memiliki eksistensi. Membatasi ruang gerak lembaga pers, berarti mempersempit jangkauan pengawasan. Itu artinya, memberikan ruang yang sangat lebar untuk segala jenis penyelewengan. Mari kita belajar dari Orde baru, saat pers dibatasi dalam pewartaan, hak asasi dan kebebasan menjadi terkorbankan. Independensi adalah prinsip pers yang “haram” untuk diganggu-gugat. 

____________

* Komisi A (Kebijakan Publik) SMF-U UIN Walisongo Semarang