Pers dan Siklus Perubahan Struktural-Kultural

Sumber gambar: gosrok.blogspot.com

Oleh: Fachry Uchiha

“Jika dialog bisa menyelesaikan masalah, maka media tidak perlu ada”.

Opini bisa dikatakan sebagai mindset seseorang. Sebab opini adalah soal pemahaman individu yang diaplikasikan dalam keseharian. Salah satu kekuatan pers yang menakutkan adalah kemampuan menciptakan opini publik melalui media. Artinya, media dapat membentuk perilaku masyarakat hanya melalui sajian visual atau audio-visual. Itu berarti, potensi media dalam merubah sebuah tatanan, baik dalam struktural pemerintahan atau kultur masyarakat sangatlah tinggi. Tidak hanya itu, pers juga dapat membangkitkan semangat juang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam aktifitas perbaikan. Kenapa setiap hari media tiada henti memberitakan keburukan negara ini? Mulai dari kemiskinan, kriminal, korupsi dan hal-hal lain yang bersifat abmoral. Menurut penulis, itu adalah salah satu bentuk keberpihakan dan upaya media untuk menyadarkan bahwa negara kita belum sepenuhnya sejahtera. Masih ada kerusakan disana-sini yang harus diperbaiki. Media membocorkan hal-hal yang tidak pernah dijangkau oleh pengawasan pemerintah. Peran media adalah membuka, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Bayangkan, jika media di Indonesia hanya memberitakan kebaikan negara kita? Apa mungkin semangat nasionalisme muncul dari tunas-tunas muda? Apa mungkin upaya perbaikan akan segencar seperti sekarang? Penulis kira, aktifitas pers adalah awal dari sebuah perubahan. Ia adalah gerbang untuk membuka segala hal yang merugikan banyak orang. Ketiadaan opini dan media adalah pembutaan realitas yang memutus kausalitas perbaikan dan perubahan struktur atau kultur. Perbaikan adalah tindak lanjut dari informasi kerusakan. Kehidupan pers adalah kehidupan informasi dan suplai semangat para pejuang umat dan bangsa.

Politik dan Maksiat Opini

“Lebih baik hidup jujur meski dalam keburukan. Daripada hidup dalam citra kebaikan, tapi itu bohong”.

Semua orang menginginkan perubahan. Namun konsep perubahan yang diinginkan berbeda-beda. Pada akhirnya, perjuangan mewujudkan perubahan menjelma sebagai pertarungan saling menjatuhkan. Jika aktifitas perubahan ini belum mencapai klimaks, maka yang lahir hanyalah pertikaian berkepanjangan. Ya, dalam dunia politik yang penuh “persimpangan” dan persaingan ini, hanya ada dua kemungkinan. Menjadi subjek perubahan atau menjadi objek perubahan. Semua orang pasti memilih menjadi subjek daripada objek. Status subjek kemudian menjelma sebagai “mahkota raja” yang disayembarakan secara konstitusional.

Peran media sendiri, dalam pertarungan politik ini ibarat suara Tuhan. Ia adalah suara yang paling benar dan sakral. Suara yang mampu menggerakan dan mengubah hati dan fikiran seseorang. Media menjadi mesin yang paling canggih dalam politik, mengalahkan mesin partai. Sebab, yang dibangun media adalah opini publik yang tidak lepas dari unsur citra. Media yang kehilangan independensi dan kode etik lainnya akan diseret memasuki ruangan politik ini. Pada akhirnya, media juga melakukan koalisi politik layaknya partai politik, sehingga membentuk oposisi politik media. Jika suara tuhan sudah dipolitisir dan membentuk oposisi, maka inilah yang disebut sebagai dualisme kuasa tuhan (al-Anbiya 21).

Maka, media yang diintervensi sehingga kehilangan independensi, telah melakukan kejahatan publik. Dalam konteks politik, kejahatan tersebut berbentuk visualisasi citra yang tidak sebenarnya. Citra yang dimaksud disini, tentu tidak terbatas saat momen Pilpres seperti sekarang ini. Tapi juga pencitraan dini yang ujung-ujungnya untuk mencapai kekuasaan, baik dalam citra pemerintahan atau citra figurisasi.

Citra dan realitas merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, citra dengan realitas seringkali mengalami keterputusan daripada pembauran. Keterputusan ini sering disebut dengan Hiperealitas. Yaitu, ketidakmampuan kesadaran untuk membedakan kenyataan dan fantasi. Citra dapat menutupi realitas yang sesungguhnya. Dan citra ini tentu sangat mudah dimanipulasi oleh media. Disisi lain, kualitas pendidikan masyarakat indonesia belum terlalu mumpuni untuk mengaktifkan sistem filter, guna membedakan antara yang fantasi dan realita. Sehingga, media dengan sangat mudah menyisipkan opini-opini provokatif yang sarat kepentingan politis. Dari sinilah, media telah melakukan maksiat opini, mega konspirasi.

Maksiat media, dalam bentuk warta atau opini sudah seharusnya tidak dilakukan. Pemberitaan yang apa adanya, lebih baik dari sekedar mengumbar citra. Jika bicara soal kemurnian, maka awal dari ketidakmurnian adalah percampuradukan. Percampuradukan adalah awal dari pergeseran dan penyelewangan. Pergeseran dan penyelewengan jangka panjang melahirkan kompleksitas. Sehingga sulit bagi kita membedakan mana yang murni dan tidak murni, mana yang benar dan salah. Semuanya membaur jadi satu yang dibungkus oleh waktu, membudaya dan menghegemoni. Dalam konteks ini, jika media sudah kehilangan kemurnian fungsinya, maka membersihkan unsur kepentingan dari tubuh pers adalah langkah awal kembali kepada kemurnian. Agar media pers bisa kembali kepada khittahnya. Berpolitiklah dengan idealnya politik. Berwartalah dengan idealnya media. Karena segala hal memiliki “kamar-kamar” yang memiliki batas-batas pintu yang jelas. Mari, bersama kita junjung independensi.