UU PT, Sarana Perbaikan Pendidikan bangsa

Semarang-IdeaNews– Sabtu pagi (11/01), 96 mahasiswa memadati aula gedung Q Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Walisongo, Semarang. Mereka menghadiri acara seminar pendidikan yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Pemerhati Pendidikan dan Sosial (LePPAS), Semarang, Kementrian Pendidikan dan Budaya Republik indonesia (Kemdikbud RI), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam (HMJ PAI) FITK. Acara yang dimulai pukul 09.00 pagi itu membahas tema “Perubahan UU PT (Pendidikan Tinggi) dan Pengaruhnya terhadap Kurikulum Perguruan Tinggi”.

Tiga narasumber hadir dalam seminar ini, Musahadi Wakil Rektor 1 IAIN Walisongo, Fatah Syukur Dosen Pascasarjana IAIN Walisongo, dan Jasman Indradno Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ketua HMJ PAI, Arfian Hidayat, dalam sambutannya, mengatakan bahwa seminar tersebut merupakan hasil kerjasama yang bagus antara Kemdikbud RI, LePPAS Semarang, dan HMJ PAI.

Ahmad Arifuddin, ketua LePPAS Semarang, menuturkan bahwa dengan adanya agenda ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan penghayatan tentang Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. “Seminar pendidikan ini sengaja kami selenggarakan agar dapat memahamkan dan menambah wawasan peserta tentang tema terkait,” terangnya. Hal senada juga dikatakan oleh Ridwan Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Kerjasama. “Acara tersebut merupakan bentuk respon terhadap sebagian perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah,” ungkap Ridwan.

Musahadi, dalam penjelasannya, mengatakan bahwa UU PT merupakan bagian dari instrumen penyelesaian masalah. “Undang-undang berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, keteraturan sosial dan alat untuk rekayasa sosial. Maka, UU PT juga merupakan sebuah instrumen untuk menyelesaikan masalah, terutama Pendidikan Tinggi” paparnya.

Jasman mendukung pernyataan Musahadi. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menciptakan lulusan yang mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah mengadakan perubahan UU PT, agar mampu bersaing dan membangun negeri dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri. “Dengan adanya UU PT ini, maka diharapkan kemandirian Sumber Daya Manusia, terutama pelajar, dapat terpenuhi secara maksimal,” terangnya.

Adapun Fatah Syukur menekankan perlu adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Indonesia mempunyai sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan yang disebut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). “Keberadaan KKNI adalah untuk membentuk SDM nasional berkualifikasi (qualfied person) dan bersertifikasi (certified person) melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja,” tegasnya. (Ojay/IDEA)