 |
| Audiensi Aliansi LPM UIN Walisongo Bersama WR 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Ruang Sidang Gedung Kyai Saleh Darat Kampus III UIN Walisongo, pada Senin (26/06/23). |
Semarang, IDEAPERS.COM - Aliansi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UIN Walisongo melangsungkan audiensi bersama pihak Rektorat kampus yang menuntut kejelasan regulasi baru anggaran tahun 2023 di LPM.
Audiensi dihadiri oleh Wakil Rektor bagian kemahasiswaan (WR 3), Kabag keuangan, serta delapan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WD 3) fakultas, di ruang sidang lantai 4 gedung Kyai Saleh Darat (Rektorat) Kampus III UIN Walisongo, pada Senin (26/06/23).
Salah satu tuntuntan audiensi aliansi LPM UIN Walisongo, tertulis dalam poin pertama bahwa mereka menuntut Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai perubahan kebijakan regulasi keuangan tahun 2023 di LPM.
Kronologis Persoalan Anggaran Penerbitan
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Achmad Arief Budiman menjelaskan terdapat perubahan regulasi mengenai regulasi anggaran penerbitan dan peralatan.
Mulanya, lanjut dia, anggaran tersebut dikelola oleh universitas, kemudian berpindah menjadi kewenangan pihak masing-masing fakultas.
Sebagai Informasi, aliansi LPM UIN Walisongo terdiri atas 9 lembaga pers kampus, salah satunya Surat Kabar Mahasiswa (SKM) Amanat yang berada di tingkat Universitas. Kemudian LPM dalam naungan 8 Fakultas UIN Walisongo, di antaranya IDEA, Edukasi, Missi, Justisia, Invest, Esensi, Reference, dan Frekuensi.
Perubahan regulasi tersebut, lanjut Arief, dimulai usai pihak birokrat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2022 lalu.
Di mana, kata dia, dana-dana kemahasiswaan tidak lagi satukan dengan pengelolaan institusi atau universitas, sehingga kegiatan sudah harus dianggarkan satu tahun sebelumnya pada sistem Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAL).
Baca Juga : Aliansi LPM UIN Walisongo Adakan Audiensi Tuntut Kejelasan Regulasi Anggaran Penerbitan
Jika regulasi anggaran SKM Amanat masih dalam wewenang universitas, jelas dia, LPM tidak demikian, yakni berdasarkan wewenang atau dikelola langsung oleh Fakultasnya.
"Bukan berarti penerbitan dan perawatan itu kemudian hilang, tetap bisa dilakukan dengan mekanisme pengusulan ke RKAL," terang Arief Budiman dalam audiensi.
"Pada tahun itu sudah muncul di RKAL untuk penerbitan mahasiswa. Kalau sudah muncul itu diatur, bukan hanya kegiatannya tapi nominalnya, maka pada tahun tersebut kegiatan tersebut bisa dianggarkan," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan temuan dalam monev BPK tersebut menjadi masa transisi kampus dari skema lama ke skema baru. Kemudian, kata dia, anggaran penerbitan dan peralatan tidak boleh digunakan oleh siapa pun dan harus masuk dalam rekening negara.
"Sehingga tahun ini kita mengalami tsunami, karena anggaran mahasiswa berdasarkan temuan BPK itu tidak bisa kita gunakan, termasuk salah satu di antaranya adalah anggaran koperasi mahasiswa yang meliputi simpanan pokok dan simpanan wajib itu, jadi yang mengalami hal ini yakni banyak pihak," jelasnya.
Kaitannya dengan anggaran penerbitan, sambungnya, ia menyebutkan sebagian besar dari 8 LPM belum muncul dalam RKAL.
Namun pihaknya mengatakan anggaran penerbitan masih dapat dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran.
Anggaran itu, kata dia diseleksi untuk dapat dialokasikan dan memungkinkan dianggarkan dalam kegiatan penerbitan.
"Anggaran sudah diplot, tapi kemudian mungkin dengan melakukan revisi, dipilih yang mana yang bisa dinomor duakan, bukan kegiatan prioritas, dan kemudian dialokasikan kepada kegiatan penerbitan," ungkapnya.
Informasi Perubahan Regulasi Anggaran Belum Masif Tersampaikan
Di sisi lain, salah satu aliansi LPM UIN walisongo, Gita Fajriani menilai perubahan pengelolaan regulasi anggaran tidak masif tersampaikan pihak fakultas dan LPM.
"Akhirnya tahun 2023 ini masing-masing LPM setiap fakultas itu tidak memiki anggaran penerbitan, beberapa," ungkap Gita dihadapan forum audiensi.
Ia mengaku telah beberapa kali menanyakan terkait kejelasan regulasi ke berbagai pihak, namun tidak menemui kejelasan. Ia menilai perubahan regulasi ini belum sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.
"Kita semua. Baik dari pihak birokrasi, pihak LPM memahami betul bagaimana regulasi, mekanisme terkait dengan kejelasan anggaran LPM. Supaya problem di tahun 2023 ini terkait dengan anggaran, tidak terulang kembali di tahun 2024," jelasnya.
"Dan tentunya di tahun 2023 ini kita juga meminta jalan keluar atau jalan tengah terkait problem yang ada," lanjutnya.
Akibat perubahan anggaran ini, ungkap Gita, harusnya terselesaikan 6 bulan sebelumnya. Dalam waktu tersebut, kata dia, pihak LPM mengalami kebimbangan dalam mengajukan anggaran, lantaran mekanisme yang belum jelas.
"Kita dari masing-masing LPM ingin sebenarnya meminta kejelasan terkait anggaran di 2023, ujarnya.
Selanjutnya, salah satu aliansi LPM, Sukma turut mempertanyakan anggaran di tahun ini. Ia sebagai perwakilan LPM Missi mengungkapkan pihaknya hanya memperoleh anggaran sejumlah Rp3 juta.
"Kita kan juga kebingungan untuk mengadakan acara ataupun untuk penerbitan pun ini tidak cukup, jadi kita minta kejelasan anggaran untuk di tahun ini," ujar Sukma, perwakilan LPM Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK).
Sementara itu, Arief Budiman menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi kepada para dekan fakultas untuk mengafirmasi anggaran penerbitan menggunakan mekanisme revisi tersebut.
"Saya sudah melakukan koordinasi kepada para dekan, untuk mengafirmasi anggaran penerbitan itu dengan mekanisme revisi itu," katanya.
Baca Juga : Berikut Besaran UKT UIN Walisongo Semarang 2023
Tepatnya, tertulis dalam edaran permohonan usulan pengajuan dana kegiatan nomor 3164/Un.10.0/R.3/KM.05.04/06/2023. Ditanda tangani oleh Arief Budiman, pada (19/6/23).
"Kita menghadapi satu masalah yang tidak kita inginkan, tapi kita sudah melakukan treatmen dan langkah berikutnya yang harus kita kawal adalah memastikan agar revisi terhadap anggaran 8 fakultas, supaya kegiatan penerbitan itu bisa diafirmasi," pungkasnya.
Tidak Pernah Ada Mandatori Kesepakatan Dari Seluruh WD Kemahasiswaan Fakultas
Menanggapi koordinasi para dekan, Wakil Dekan III FDK, Ali Murtadho, menilai pihak birokrat tidak pernah ada mandatori perpindahan regulasi anggaran penerbitan LPM seluruh Wakil Dekan di 8 fakultas. Artinya, terdapat miskomikasi dalam pengelolaan anggaran penerbitan yang semula dikelola Universitas.
"Saya baru dengar ada mandatoring itu disini (forum audiensi), di tengah-tengah itu saya sampaikan juga, kok nggak ada dana buat LPM? Nggak ada mandatori pak," terang Ali kepada Forum
Bukan hanya di FDK, kata dia, Fakultas lain pun mengaku tak menerima mandatoring dan turut kebingungan atas kosongnya dana penerbitan LPM.
"Kebetulan juga, sama semua fakultas itu sama tidak ada, dan kami juga kebingungan harus jikuke seko endi (Diambilkan dari mana?), maka dari itu mohon kejelasan dari kebijakan itu," tegas Ali.
Ia mengingat pentingnya komunikasi dalam membahas anggaran penerbitan LPM. Di antaranya, kata dia, dengan mengumpulkan Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 2, serta wakil dekan 2, wakil dekan 3 seluruh Fakultas.
"Jadi jangan langsung turun ke WD 2 seperti itu. Sementara saya WD 3 ditagih sama LPM, di sisi lain bilang nggak ada, terangnya.
"Maka dari itu perlu kita duduk bersama plus yang berkepentingan yang lainnya, (seperti) bagian keuangan akademik kemahasiswaan, syukur sama mahasiswa, jadi yang kaya gini kita tahu kalau kebutuhannya sudah disampaikan," pungkasnya.
Audiensi ini berlangsung selama dua jam, dimulai pukul 09.10 hingga 11.08 WIB, dengan keputusan akhir menggunakan mekanisme revisi anggaran yang dapat segera diajukan oleh masing-masing LPM fakultas. [Rep. Riska Apriliza/Red. Zaqia Ulfa]
KOMENTAR