 |
| Audiensi Aliansi LPM UIN Walisongo Bersama WR 3 di Ruang Sidang Gedung Kyai Saleh Darat, (Rektorat) Kampus III UIN Walisongo, pada Senin (26/06/23). |
Semarang, IDEAPERS.COM - Aliansi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) UIN Walisongo Semarang mengadakan audiensi bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR) 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Achmad Arief Budiman membahas regulasi baru anggaran LPM.
Audiensi ini juga dihadiri oleh bidang keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (WD) 3 setiap fakultas di ruang sidang lantai empat gedung Kyai Saleh Darat (Rektorat) Kampus III UIN Walisongo, pada Senin (26/06/23).
Audiensi dilaksanakan usai pihak rektorat menyetujui surat permohonan audiensi Aliansi LPM UIN Walisongo. Dalam audiensi tersebut terdapat enam tuntutan yang menjadi pokok pembahasan. Pertama, menuntut kejelasan SK Rektor mengenai perubahan kebijakan regulasi keuangan tahun 2023 di Lembaga Pers Mahasiswa. Kedua, menuntut kejelasan alur administrasi dari universitas ke fakultas. Ketiga, menuntut birokrasi kampus untuk memberikan transparasi anggaran dana Lembaga Pers Mahasiswa.
Selain itu, Aliansi LPM UIN Walisongo menuntut kejelasan dana penerbitan di tahun 2023 yang merupakan alokasi UKT ke Lembaga Pers Mahasiswa. Kemudian meminta dana LPM dibedakan dengan organisasi mahasiswa (Ormawa). Serta, menuntut dana penerbitan tahun 2023 dan tahun berikutnya minimal Rp50.000.000,00.
Perwakilan Aliansi LPM UIN Walisongo, Gita Fajriyani menyampaikan awalnya regulasi anggaran penerbitan LPM fakultas dianggarkan melalui universitas. Namun lanjut Gita, di tahun 2023 regulasi berubah di mana anggaran dianggarkan melalui fakultas masing-masing.
"Semenjak adanya perubahan regulasi tersebut kita tidak pernah menerima surat regulasi," ujarnya.
Akibat tidak ada kejelasan perubahan regulasi tersebut, ia mengungkapkan LPM fakultas tidak memiliki anggaran penerbitan.
"Secara informasi tidak masif diterima kepada pihak masing-masing, makannya di tahun 2023 ini masing-masing LPM di setiap fakultas itu tidak memiliki anggaran penerbitan," ungkapnya.
Baca Selengkapnya : Berikut Besaran UKT UIN Walisongo Semarang 2023
Menanggapi hal tersebut, Arief Budiman menjelaskan, alasan perubahan regulasi anggaran penerbitan LPM fakultas lantaran adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di UIN Walisongo pada tahun 2021.
"Ada temuan BPK dan salah satunya adalah dana penerbitan dan peralatan. Sejak ada monev BPK tersebut berikutnya dana penerbitan dan peralatan yang ada di fakultas tidak bisa lagi dikelola oleh universitas," jelasnya.
Akan tetapi, ia menegaskan dana penerbitan tidak dihilangkan, hanya saja pihak universitas menyerahkan wewenang pendistribusian dana kepada fakultas melalui sistem mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAL).
"Bukan berarti penerbitan dan peralatan itu hilang, tidak tetap bisa dilakukan dengan mekanisme kepengusulan ke RKAL," ujarnya dalam audiensi yang dihadiri oleh semua perwakilan LPM se-UIN.
Terkait perubahan tersebut WR 3 mengklaim telah berkoordinasi dengan para dekan dari masing fakultas untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada setiap fakultas.
"Untuk maksud tersebut kami sudah menerbitkan surat mandatori kepada 8 fakultas agar fakultas mengalokasikan dana penerbitan, saya sudah koordinasi dengan para dekan untuk mengalokasikan dana penerbitan itu dengan mekanisme revisi," ujar Arief.
Akan tetapi hal tersebut disanggah oleh WD 3 fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Ali Murtado. Ia mengungkapkan tidak adanya informasi terkiat perubahan regulasi anggaran seperti yang disampaikan oleh WR 3, Arief Budiman.
Baca Selengkapnya : Aturan Ma'had UIN Walisongo Tak izinkan Keluar Malam, Santri KIP-K Ungkap Tak Bisa Gabung UKM
"Saya baru dengar ada mandatoring itu disini di tengah-tengah (acara audiensi)," ungkap Ali
"Nggak ada mandatori pak, kebetulan juga sama semua fakultas itu sama tidak ada dan kami juga kebingungan harus jikuke seko endi," keluh Ali
Ia juga mengaku kebingungan saat ditanya anggaran LPM, karena tidak mendapat mandatori dari pihak birokrasi. Ia mengungkapkan perlunya duduk bersama antara WD 2, 3 dan WR 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisogo Semarang untuk membahas regulasi serta nominal anggaran penerbitan.
Sementara itu, Gita juga mempertanyakan alasan penetapan nominal anggaran dari fakultas yang diajukan melalui sistem RKAL tersebut.
"Untuk tahun ini jika nilai berubah karena RKAL apakah nominal bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita pengajuannya?," tanya Pemimpin Redaksi (Pempred) LPM IDEA tersebut.
"Ketika itu ditentukan oleh pihak fakultas karena sekarang (induknya) di fakultas itu atas pertimbangan apa,?" ujar Gita.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kabag Keuangan, Nuryanta menyebutkan terkait alokasi anggaran berpusat pada setiap fakultas.
"Terkait alokasi anggaran itu memang otoritasnya di fakultas masing-masing ," ujarnya.
"Itu terkait dengan proposal atau RAB yang diajukan ke pimpinan fakultas," imbuhnya.
Imbas Pendirian Fakultas Kedokteran
Bendahara Universitas Nuryanta, menjelaskan sejak adanya mandatori pendirian Fakultas Kedokteran oleh Kementerian Agama (Kemenag) membuat dana kemahasiswaan mengalami pemotongan. Dana ini dialokasikan dari masing-masing fakultas sebesar 7,5 miliar untuk mensupport pelaksanaan mandatori tersebut.
"Untuk tahun 2023 ini karena ada mandatori fakultas kedokteran kemarin kita diminta pak rektor untuk realokasi anggaran yang semula anggaran sudah kita share ke fakultas ada sebagian yang kita tarik kembali," jelas Nuryanta.
"Itu untuk mensupport kebutuhan lembaga," Imbuh Kabag Keuangan tersebut dalam forum audiensi.
Lebih lanjut, Nur Rahman menyampaikan, dengan adanya perubahan anggaran kemahasiswaan tersebut masih memungkinkan dilakukan revisi anggaran yang diajukan kepada masing-masing fakultas bagi LPM.
"Mekanisme revisi anggaran jadi anggaran yang ada di fakultas masing-masing ditapis dipilah mana yang kira-kira bisa dialokasikan untuk dana penerbitan," ujarnya.
Ia mengatakan permasalahan regulasi anggaran perlu untuk dikawal bersama oleh delapan fakultas yang ada di UIN Walisongo Semarang untuk mencegah terjadinya miskomunikasi terulang kembali di tahun berikutnya.
"Langkah selanjutnya adalah memastikan agar revisi anggaran untuk penerbitan pada delapan fakultas dapat di afirmasi," tuturnya. [Rep. Zaqia/ Red. Gita]
KOMENTAR