Annus horribilis (tahun yang sangat buruk) dipercayai sedang menghampiri peradaban di zaman kita saat ini, melalui Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kedatangan badai wabah telah mengguncang peradaban melalui ketakutan, ketidakpahaman, kegagapan, serta kepanikan yang pada akhinya menciptakan ilusi kebenaran dari apa yang dianggap sebagai "penyelesaian masalah".
Berbagai langkah telah diambil untuk menahan dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Seperti pemberlakuan protokol kesehatan (menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan), karantina wilayah, isolasi, dsb. Kebijakan-kebijakan oleh pemerintah daerah maupun pusat yang bekerjasama dengan pakar medis serta aparat keamanan diberlakukan untuk mengurangi kesakitan dan kematian.
Seperti yang masih berlangsung, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diberlakukan. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat dan kota "tidur" lebih awal dibanding biasanya. Pro dan kontra banyak dilayangkan masyarakat. Sebagian menyetujui kebijakan pembatasan sebagai langkah jitu memberantas virus dan sebagain lagi menolak karena kebijakan PPKM sudah sering diberlakukan tetapi efeknya sama saja, pandemi masih terus berlangsung.
Dalam hasil riset oleh lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait pandangan masyarakat mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang dilakukan pada Maret lalu menyatakan, presentase masyarakat yang mendukung dan menolak cukup berimbang di angka 40 dan 46 persen (liputan6.com, 23/03/21).
Meski sudah satu tahun lebih virus Covid-19 eksis dan mencekik kehidupan masyarakat, belum pernah ada penanganan yang benar-benar tepat menghentikan laju pandemi. Bahkan, titik merah di peta Indonesia semakin berhimpit dan tanpa jarak.
Sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini, sudah banyak istilah kebijakan yang digemakan pemerintah Indonesia. Mulai dari 3M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak), pembatasan sosial berskala besar (PSBB), work from home (WFH), PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dsb, sampai yang paling terbaru: PPKM Level 4, bahkan kini berlanjut dengan menggunakan level 3 dan 2. Mungkin, pelevelan PPKM akan terus berlanjut sampai "tanpa revisi".
Baca Juga: PPKM Darurat dan Ilustrasi Virtual
Keberadaan sederet istilah kebijakan nyatanya tidak bisa menghentikan terjadinya pandemi virus, angka penularan dan kematian akibat Covid-19 masih melaju. Beranak-pinaknya istilah-istilah tersebut seiring dengan kemunculan varian/jenis baru dari Covid-19 yang dianggap lebih "menggila" dibanding varian sebelumnya.
Pandemi ini banyak bermain dengan angka. Masyarakat dijejali dengan digit yang semakin berderet setiap harinya. Dari angka inilah, ketakutan dan kecemasan memainkan perannya, bukan dari data penelitian laboratorium terhadap keberadaan virus ini. Narasi yang ada selalu tentang gejala dan bahayanya. Dari awal Covid-19 menyapa Indonesia hingga detik ini, belum pernah ada penjelasan ilmiah yang mengurai tubuh virus dan bagaimana ia membangun peradaban di atas peradaban manusia.
Delirium Pandemi
Sudah sejak mula kemunculan virus Covid-19, masyarakat banyak mendapatkan narasi ketakutan yang terus digencarkan, terutama melalui media massa. Bagaimana virus ini menyerang korbannya, bagaimana reaksi yang terjadi, hingga bahaya yang mengancam jika menganggap remeh penyebaran virus. Teks, foto, maupun video yang berkaitan dengan bahaya virus terus melipat ganda tersebar di media digital dan televisi.
Cepatnya laju informasi yang kita miliki tidak beda dengan angka ketertularan virus yang ditampilkan, menyerbu dan menakuti orang-orang dari teks-teks yang terus disebarluaskan. Setiap orang melihat dan membaca apa yang sedang terjadi, tetapi hanya sedikit orang yang mampu menyadari serta memahami isi teks tersebut lebih dalam.
Informasi yang didapat lebih sering tertelan mentah-mentah dan langsung disebarluaskan kepada siapapun yang dikenal maupun tidak, sebagai pesan "hati-hati!", meskipun tidak ada pemahaman penuh terkait informasi tersebut. Baik satu setengah tahun lalu maupun sekarang, bentuk kecemasannya sama sekali tidak berbeda. Meski sudah ada beberapa literasi yang mendialektikakan fenomena pandemi maupun orang-orang yang "berbicara" terkait bagaimana peristiwa Covid-19 ini bisa "berlangung", tetap saja wacana ketakutan dan kecemasan tersebut tidak lantas mereda.
Padahal, kecemasan yang berlebih sangat memungkinkan seseorang mengalami deliria, persepsi bahwa dirinya mengalami hal yang dicemaskan. Masifnya pemberitaan tentang gejala dan bahayanya, serta derasnya angka ketertularan membuat situasi semakin tidak kondusif. Media digital maupun pertelevisian seperti tidak kenal lelah untuk memberitakan berita duka Covid-19. Kecemasan dan ketakutan juga muncul dari orang-orang yang "bernarasi" di media dengan nada sarkasme ketika membicarakan bahaya virus.
Lucunya, kecemasan ini menjadi senjata pemerintah maupun pihak-pihak penanganan Covid-19. Banyak daerah di Indonesia melakukan "parade" kematian sebagai senjata sosialisasi Covid-19. Seperti yang terjadi di daerah Sumatera Utara, Jakarta Timur, Madiun, Depok, dan beberapa daerah lain dimana para anggota satuan tugas (satgas) dan para anggota medis menggotong keranda dan berkeliling kampung dengan berbajukan hazmat lengkap. Ada pula yang cosplay menjadi pocong, kuntilanak, serta "warga ghaib" lainnya. Atau, yang dilakukan pemerintah daerah Lamongan yang memasang baliho berukuran besar di Alun-Alun kota bergambarkan Pocong sebagai media kampanye "takut" Covid-19. Bahkan, baliho tersebut juga ditata sedemikian rupa dengan tambahan ornamen beberapa boneka Pocong lengkap dengan kerandanya. Dan, banyak usaha nyeleneh lainnya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengusir virus yang bahkan tidak pernah dilihatnya secara langsung.
Gelombang ketakutan dan euforia kepanikan di tengah pandemi menciptakan atmosfir serba pandemi. Seakan tidak ada celah yang mampu dilalui sebagai jalan bebas tanpa pandemi.
Kecemasan yang seharusnya dihindari sebagai cara mengontrol diri malah ditekan dan dipaksakan untuk dimiliki setiap masyarakat. Padahal, data menunjukkan bahwa kecemasan dapat menurunkan sistem imunitas di dalam tubuh dan memicu datangnya berbagai penyakit. Seperti yang dikatakan oleh Ahli imunologi klinis, Leonard Calabrese, bahwa stres dapat memengaruhi sistem imunitas tubuh manusia (kompas.com 04/03/20).
Akibatnya, kesakitan kita di dalam pandemi lebih banyak bukan karena virus itu sendiri, tetapi lebih karena persepsi-persepsi dan ketidakstabilan psikis yang akhirnya melemahkan imunitas tubuh.
Lalu, apa yang sebenarnya paling ditakutkan dari Covid-19?
Jika ditilik dari namanya, Covid-19 ini juga memiliki nama SARS-CoV-2 yang merupakan virus corona sindrom pernapasan akut ke-dua, setelah yang pertama (SARS-CoV atau SARS-1) yang mewabah pada tahun 2002-2004. Ketika tahun 2020 virus varian ke-dua menyeruak, seharusnya tidak ada kegagapan dalam proses penanganannya, karena faktor-faktor dan indikasi penyebaran sudah berada dalam "daftar". Kemunculan Covid-19 bukan menjadi sesuatu yang sama sekali baru atau belum pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya dunia sudah lebih siap menghadapi makhluk tak kasat mata ini.
Selain itu, tidak sekali ini saja dunia mengalami kasus pandemi. Di dalam catatan sejarah, ada beberapa kasus pandemi yang pernah dialami peradaban manusia. Mulai dari wabah Justisian di Konstantinopel hingga pandemi Flu Spanyol dan Cacar yang pada akhirnya melahirkan istilah "Karantina" dan "Vaksin".
Baca Juga: Pandemi dan Pesan Kemanusiaan di Tahun 2021
Pandemi kali ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Kita semua memiliki akses untuk "melihat" tentang peristiwa yang sedang berlangsung maupun yang sudah terjadi. "Melihat" di sini tidak semata bermakna melihat mondar-mandirnya orang-orang yang cemas karena virus, atau para "pejabat" yang sibuk memperingatkan masyarakat, lebih-lebih mendengarkan kemarahan dan emosi para oknum dalam mensosialisasikan virus. Tetapi lebih pada "melihat" dengan rasionalitas nalar secara fakta di balik bagaiamana pandemi ini bisa berlangsung dan eksis.
Dengan pengetahuan terkait apa yang sedang kita alami, tentunya akan mengurangi kecemasan karena kita akan mampu mengetahui bagaimana harus bersikap dan bertindak. Bukan menjadikan informasi tentang Covid-19 ini sebagai kultus yang ditaati secara mutlak tanpa pemahaman dan kesadaran. Pen-taklid-an informasi Covid-19 melalui media massa yang hanya sepotong-potong tidak mungkin membawa kita pada sebuah pengetahuan. Karena secara psikologi, kesadaran yang dimiliki sudah terblokade lebih dulu oleh ketakutan serta kecemasan oleh "teks" yang ditembakkan.
Perasaan takut berlebih ini pula yang pada akhirnya menuntun diri pada sikap ketertundukan. Orang akan lebih mudah mematuhi omongan orang lain yang dianggapnya memberi solusi di dalam ketakutannya. Meskipun, solusi yang diberikan belum tentu benar-benar menjadi sebuah penyelesaian masalah. Pada akhirnya, terjadi dominasi dan kontrol dari yang dianggap mampu menyelesaikan masalah terhadap masyarakat yang penuh delirium.
Dalam seri kuliahnya di Collage de France yang berjudul Abnormal, dan lebih dalam lagi, pada pembukaan bab tentang Panoptikisme dalam Discipline and Punish (1975), filsuf Perancis Michel Foucault membicarakan terkait bagaimana wabah dan pandemi memobilisasi dan mengontrol manusia. Foucault dikenal sebagai filsuf yang melakukan analisis tajam terkait evolusi politik dan kedokteran. Foucault membedah fenomena wabah untuk membongkar strukturalisme dalam kekuasaan antara abad ke-17 dan 18.
Di dalam kuliahnya tersebut, Foucault berbicara tentang pengendalian tubuh terhadap kasus wabah melalui bentuk-bentuk pembatasan seperti karantina dan isolasi. Menggunakan konsep Panopticon miliki Jeremy Bentham, ia menggambarkan bagaimana tubuh-tubuh yang terkontrol di dalam penjara selalu diawasi dan kehilangan akses subjektivitasnya. Meski begitu, yang diawasi tidak merasa dirinya diawasi. Sehingga, peraturan dijalankan seakan-akan atas dasar kebutuhan dan bentuk sukarela dari individu masing-masing.
Dalam mewujudkan penundukan ini, pihak dominan seringkali mengerahkan aparat sipil dan para pengawas yang berjaga setiap saat, sebagai bentuk pengontrolan dan penundukan. Apa yang dikatakan Foucault tentang panopticonisme ini tidak hanya terjadi di masa Foucault hidup ataupun di masa sejarah sedang mengalami pandemi yang telah lalu. Kita bisa melihat dan mengalaminya sekarang.
Saat ini kita sudah begitu terbiasa dengan pengawasan oleh aparat kepolisian, TNI, maupun yang lainnya untuk membuat masyarakat tunduk terhadap peraturan pandemi. Di jalan-jalan yang memberlakukan penyekatan, ketika jam malam tiba, bahkan ketika masyarakat sedang mengikhtiarkan rupiah untuk kehidupannya. Hak untuk menjaga diri sendiri diambil alih secara paksa dan digantikan dengan peraturan-peraturan yang sebenarnya juga "bimbang" dalam penerapannya.
Narapidana Coronopticon
Faktor utama dari situasi kepanikan ialah kurangnya pengetahuan terkait masalah yang dihadapi, sebagaimana perkara pandemi ini. Informasi yang datang hanya dari satu arah, apa yang dikatakan pihak medis, media dan aparat pemerintahan. Secara individu, yang terjadi hanyalah mematuhi apa yang sudah diperintahkan dan diwacanakan oleh yang "berkuasa".
Menggunakan perspektif yang Foucault tuliskan, penanganan situasi pandemi Covid-19 ini tak lain merupakan model manajemen wabah. Pada awal abad ke-18, model penyertaan korban wabah menggantikan model pengucilan ketika dunia disapa oleh penyakit kusta. Berlawanan dengan penanganan kusta yang mengharuskan penderitanya dikucilkan dari masyarakat untuk menghindari ketertularan. Pengucilan penderita kusta dilakukan karena mudah diidentifikasi secara fisik. Sedangkan model penanganan wabah, mengharuskan masyarakat ditempatkan di pusat mekanisme pendisiplinan. Tidak hanya korban wabah, tetapi masyarakat umum secara keseluruhan. Tujuan dari mekanisme pendisiplinan ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan memberlakukan kontrol yang ketat terhadap peredaran tubuh.
Manajemen pandemi memperkenalkan badan-badan individu ke jaringan hubungan disipliner tertentu. Wabah sebagai bentuk kekacauan, nyata atau imajiner, memiliki disiplin sebagai korelasi politik medisnya. Menurut Foucault, wabah itu dipenuhi dengan perintah.
Masyarakat secara luas dan massal menjadi narapidana dari situasi pandemi. Gerakan masyarakat ditentukan oleh kerangka ketat yang ketika dilanggar, akan diberlakukan hukuman. Sebuah "mekanisme pidana kecil" terletak di pusat setiap kontrol disiplin modern, yang Foucault istilahkan sebagai "penilaian normalisasi". Tujuannya untuk pembentukan badan penurut khusus untuk kondisi pandemi melalui ketakutan akan hukuman, yang saat ini berbentuk denda atau bahkan penjara. Selain sanksi perilaku, yang dipertaruhkan juga moralitas perilaku. Oleh karena itu, tubuh yang tidak patuh dicap sebagai “tidak bertanggung jawab”, berbeda dengan tubuh yang patuh dari warga negara yang “bertanggung jawab”.
Ada mimpi tersembunyi di balik manajemen wabah, sebuah "masyarakat yang disiplin". Ini adalah impian dari sebuah kekuatan, yang atas nama penahanan virus menular yang mengancam populasi, dilakukan dengan cara yang melelahkan dan total pada masyarakat secara keseluruhan.
Kota yang dilanda wabah, seperti dicatat Foucault, mengungkapkan utopia kota yang diperintah dengan sempurna. Ini adalah kota yang dilintasi dengan hierarki, pengawasan, serta observasi. Kota yang dilumpuhkan oleh berfungsinya kekuatan ekstensif yang secara berbeda menguasai semua badan individu. Epidemi wabah dibayangkan dan dipraktikkan sebagai laboratorium untuk menguji cara "ideal" dalam menerapkan kekuatan disiplin. Para penguasa memimpikan kondisi wabah sebagai peluang untuk melihat disiplin yang sempurna berfungsi dan dijalankan.
Pengelolaan Covid-19 mirip dengan intervensi dalam pengelolaan wabah selama abad ke - 18. Di dalam manajemen ini, teradapat dua bentuk dasar biopower (kekuatan atas kehidupan) yang menurut Foucault, dikembangkan sejak abad ke - 17 dan seterusnya.
Secara khusus, kekuasaan atas kehidupan berputar di sekitar dan berpusat pada disiplin tubuh, yaitu di sekitar sistem kontrol yang bertujuan untuk menghasilkan tubuh yang patuh. Selain itu, praktik biopower juga berkisar pada intervensi dan kontrol peraturan yang ditujukan untuk pengelolaan populasi. Kontrol disiplin yang konstan, sebagai cara mengelola pandemi merupakan upaya untuk memaksimalkan kesehatan, kehidupan, umur panjang, dan kekuatan individu.
Demikian pula yang disaksikan selama periode pandemi COVID-19, terjadi peningkatan besar-besaran kekuatan disiplin, yang atas nama penduduk dan pengembangan strategi khusus, mengendalikan, mengecualikan dan membatasi tubuh manusia. Tujuan dari “mimpi” politik kekuasaan selama pengelolaan pandemi yang sedang berlangsung adalah produksi tubuh yang patuh dan disiplin, atas nama pelestarian hidup dan pencegahan kematian.
Peraturan-peraturan yang diproduksi oleh pemerintah dan sistem medis membentuk penjara di dalam pandemi Covid-19, sebagaimana sistem penjara dalam desain panopticon yang Foucault bicarakan. Masyarakat dipaksa menjadi narapidana dari sistem coronopticon yang wajib patuh dan tunduk terhadap sistem, tanpa harus "mengetahui".
Dan, pandemi yang datang seperti mimpi di siang bolong ini muncul membawa serta ketakutan serta kecemasan yang bergumul bersama hukum. Pendisiplinan berlangsung dengan mengekstrak masyarakat menjadi boneka yang bebas ditundukkan dan dibungkam. Kematian mengintai bukan hanya dari potensi ketertularan virus, tetapi juga dari glorifikasi tubuh oleh "sang penguasa". [Ainun]
KOMENTAR