Kasus Adrie Yunus dan Ujian Demokrasi Kita

Ruang kritik dan berekspresi dalam masyarakat demokratis, menjadi elemen yang sangat krusial. Jika terjadi penyempitan pada ruang ini, suatu negara akan kehilangan arah dan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dalam hal ini, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi bukan sekadar persoalan hak pribadi ataupun komunal, melainkan syarat fundamental bagi keberlangsungan negara demokrasi.

Apabila syarat fundamental ini tak terpenuhi, negara demokrasi bisa saja berjalan tanpa asas-asas hukum yang pasti atau bahkan tidak mampu menegakkannya secara berkeadilan.

Seperti halnya yang terjadi belum lama ini, dimana ruang kritik dan berekspresi seakan ditekan hingga titik tersempit. Seorang pengacara publik sekaligus aktivis hak asasi manusia mengalami tindakan diskriminatif dari aparat keamanan negara. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal usai mengikuti podcast bertajuk "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Jakarta, Kamis (12/3/2026) malam.

Kasus tersebut ramai dibincangkan publik karena dianggap telah mencederai demokrasi dalam hal kebebasan berekspresi. Dimana pelaku yang merupakan aparat negara seharusnya melindungi dan menjaga ruang demokrasi agar menjadi tempat aman. Namun, pada fakta lapangan terjadi sebaliknya. Tindakan mereka menunjukkan bahwa seakan-akan masyarakat sipil tidak berhak untuk bicara maupun menyampaikan argumennya tentang ketimpangan negara.

Kasus tersebut mengingatkan pada peristiwa yang menimpa Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada subuh 11 April 2017, Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, usai melaksanakan salat Subuh di musala dekat rumahnya.

Bukan hanya Novel Baswedan, teror serupa juga dialami para aktivis lainnya. Ramond Dony Adam, Virdian Aurellio dan Sherly Annavita turut menjadi sasaran ketika menyuarakan ketimpangan pemerintah dalam menangani bencana banjir di Sumatera tahun 2026. Teror terus berdatangan, mulai dari telepon dari nomor tidak dikenal hingga kiriman bangkai binatang disertai ancaman.

Salah satu teks yang diterima Ramond Dony Adam berbunyui: "Kau akan jadi seperti ayam ini jika mulutmu dan medsosmu kelakuannya seperti binatang!!! Jgn main-main" dan "Jaga mulutmu! Terutama di medsos, jangan pecah belah bangsa! atau kamu akan jadi seperti ayam ini!!!"

Baca Selengkapnya: Narasi Kebenaran Media Sosial dan Fenomena Victim Blaming dalam Viralnya Kasus Kekerasan

Rentetan peristiwa ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus teror terhadap orang-orang yang bersuara. Bukan hanya dalam bentuk peristiwa serupa yang berulang, tetapi juga menampakkan bahwa hukum di negara ini belum tegak sebagaimana mestinya.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai teror yang tidak tuntas kasusnya perlu dicurigai, apakah ada kepentingan politik negara di baliknya. Menurutnya, kepolisian seharusnya mampu mengungkap pelaku hingga dalang kejahatan, mengingat aparat dibekali perangkat intelijen dan sistem siber yang mumpuni. Namun kegagalan itu justru memperkuat persepsi publik bahwa ada aktor negara yang berada di balik teror tersebut.

"Dengan kata lain, teror kepada aktivis seperti Iqbal Damanik, Andrie Yunus, DJ Dony, hingga Virdian Aurellio akan dipandang sebagai teror yang disponsori oleh unsur negara," kata Usman.

Akibatnya, ketidakpercayaan masyarakat semakin memuncak. Setiap individu akan lebih memilih diam dan enggan menyampaikan kritik secara terbuka demi menghindari risiko yang sama. Pembatasan ruang berekspresi pun terjadi bukan karena ada regulasi yang melarangnya, melainkan karena rasa takut yang tumbuh dari ketidakmampuan negara menangkap pelaku teror.

Ketika masyarakat memilih bisu dan suara dianggap tak ada harganya, demokrasi perlahan kehilangan rohnya.

Pembelaan Pemerintah

Situasi itu membuat kegeraman masyarakat semakin memuncak. Terlebih, dalam sebuah podcast, Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terhadap kasus rentetan teror yang justru memperkeruh keadaan. Ia menampik adanya pembatasan kebebasan berekspresi dalam kasus ini. Menurutnya, aksi teror yang terjadi bisa saja merupakan provokasi dari pihak tertentu.

"Dibandingkan banyak negara, apakah kita batasi? TikTok, media sosial lainnya, bahkan berita hoaks pun masih beredar," kata Prabowo saat berada di kediamannya di Bogor, sebagaimana dikutip dari Channel Youtube NajwaShihab dengan judul Presiden Prabowo soal serangan air keras terhadap aktivis kontras.

Baca Selengkapnya: Meriahkan Dies Natalis ke 56, Ratusan Civitas Akedemika Meriahkan Jalan Sehat ‎

Bahkan, Presiden Prabowo juga merasa sebagai korban, lantaran provokasi semacam ini kerap berujung pada penilaian bahwa sistem pemerintahannya bersifat otoriter. Ia mengecam keras tindakan kekerasan terhadap aktivis dan berjanji mengusut kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

Pernyataan Presiden Prabowo yang melempar isu provokasi itu seakan merujuk pada konsep yang dikenal sebagai  Volkskrieg operation, sebuah strategi yang menyasar rakyat dengan tujuan menciptakan kekacauan psikologis, opini publik, maupun stabilitas sosial.

Namun dalam kasus Andrie Yunus, pelaku justru dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), begitupun dalam kasus Novel Baswedan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hal ini bertentangan dengan apa yang dinamakan operasi Volkskrieg, Sebab pelaku bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Perabowo. Secara tidak langsung, Presiden Probowo sendirilah yang menciptakan  kekacaun psikologis dan ketidakstabilitas sosial.

Lalu, jika negara terus gagal memberi jawaban atas setiap teror yang menimpa aktivis, sementara ruang kritik kian menyempit dan rasa takut terus tumbuh. Masihkah kita bisa menyebut diri kita sebagai negara demokrasi? [David]