Antisipasi Konflik Jelang Pemilu 2024 Kampus Tentukan Lokasi KKN Mandiri UIN Walisongo

 

(Doc. ideapers.com/zaqia)

Semarang, IDEAPERS.COM - Kepala pusat pengabdian LP2M, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, M. Rikza Chamami, mengungkapkan lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Intensif Terpogram (MIT) ke- 17 di tentukan oleh pihak kampus.

Rikza mengatakan menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak banyak daerah yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan KKN di wilayahnya. Selain itu, kata dia, pada musim pemilu ini rawan terjadi konflik kemudian potensi untuk memahami arah politik juga belum matang.

"Pada musim pemilu karena berpotensi untuk konflik, potensi untuk memahami arah politik belum bisa mateng, maka kita mencoba untuk lebih nyaman bahwa KKN itu kita beri opsi-opsi tempat karena perizinannya lebih mudah," ungkapnya kepada Kru IDEAPERS.COM pada, Senin (11/12/23).

Meski demikian, Rikza mengatakan pihak LP2M tetap membuka kesempatan bagi kelompok KKN Mandiri Misi Khusus (MMK) untuk melaksanakan KKN di wilayah lain. Namun, kata Rikza, dengan syarat telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

"Walaupun demikian LP2M masih membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi mahasiswa yang ingin membuat kelompok KKN yang diluar skema LP2M," ujarnya.

"Sangat boleh yang penting ada perizinan, kemudian ada dan tanggung jawab dari pelaksana dan sangat nyaman kalau itu kegiatan yang resmi dari prodi atau organisasi tempat mahasiswa bernaung," lanjutnya. 

KKN MIT tahun ini mengusung tema "Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan dan Upaya Pencegahan Stunting. Rikza menjelaskan pemilihan tema tersebut sebagai wujud kepedulian kampus terhadap tugas masyarakat dalam memperkuat ekonomi keluarga. 

"Dengan ekonomi yang baik maka baik pula kesempatan untuk membuat warganya bahagia, bisa melaksanakan pendampingan terhadap anak-anaknya terutama dari sisi pendidikan, kesehatan dan lain-lain," kata dia. 

Selain itu, Rikza menjelaskan kriteria bagi KKN program unggulan, yakni memiliki program yang terkait dengan masyarakat secara langsung dan hal itu mendapatkan persetujuan dari kepala desa. 

"Misalnya renovasi mushola, kemudian kegiatan berbasis kesehatan, kegiatan untuk pengairan yang intinya masyarakat butuh," pungkasnya. [Rep. Erli/Red. Gita]