 |
| Potret Kasubag Akademik UIN Walisongo, Nurrahman di kantornya, pada Senin (13/3/23). (Dok: ideapers.com). |
Semarang, IDEAPERS.COM - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo melanjutkan soal kebijakan wajib Ma'had bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2023.
Kebijakan ini disampaikan oleh Kepala Subbagian (Kasubag) Akademik, Nurrahman. Ia menyebutkan, wajib Ma'had merupakan kebijakkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.
"Jadi PTKIN semua wajib mengikuti pema'hadan untuk semua mahasiswa barunya," ujarnya saat diwawancarai Kru IDEAPERS.COM di kantornya, pada Senin (13/3/23).
Nurrahman menuturkan kebijakan wajib Ma'had telah dilaksanakan sejak tahun kemarin. Katanya, akan dilanjutkan lagi tahun ini untuk menyambut Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan kapasitas infrastruktur Ma'had tidak dapat menampung 5.000 lebih mahasiswa baru. Sehingga, perlunya menempatkan mahasiswa di pondok pesantren (ponpes) yang bekerja sama dengan kampus.
"Tidak tercover ya disarana UIN, solusinya harus ponpes yang ada di sekitar," tuturnya.
Selain itu, ia menyebutkan solusi mengatasi keterbatasan kapasitas Ma'had. Seperti, membagi mahasiswa ke dalam dua jadwal pelaksanaan Ma'had yang berbeda.
"Sekarang ini skemanya persis belum ada, cuman gambarannya kemungkinan nanti akan diparo-paro atau lamanya tidak satu tahun sehingga bergantian," ucapnya.
Jika solusi ini diterapkan, Nurrahman mengungkapkan dibutuhkan penyesuaian visi antara Ma'had dengan kurikulum Pondok Pesantren bersangkutan.
Di sisi lain, kebijakkan ini akan membantu mahasiswa baru dalam beradaptasi di lingkungan kampus.
"Untuk mahasiswa semester 1 dengan batasan waktu yang seperti itu (setahun) ya tidak apa-apa, nanti kalau sudah semester 3 kan sudah kenal dengan kampus dengan sosial komunikasinya sudah lancar," jelasnya.
Tidak seperti tahun lalu, saat ini kebijakan wajib Ma'had telah diberitahukan melalui pengumuman pendaftaran mahasiswa baru.
"Sebetulnya secara tidak langsung itu adalah pemberitahuan dan perjanjian. Nek niat daftar ke UIN Yo sudah siap di Ma'hadkan," ucapnya.
Menanggapi kebijakkan wajib Ma'had, Nurrahman menyinggung pentingnya evaluasi program usai kebijakan Ma'had terlaksana.
"Mosok kalau nggak ada perubahan tetep mau diterapkan," sebutnya.
Selaras dengan itu, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Hasan Asy'ari menuturkan, evaluasi kebijakkan wajib Ma'had belum terlaksana secara menyeluruh.
"Kalau evaluasi ini akan dilakukan LPM setelah betul-betul program dijalankan, nah kalau sampai sekarangkan belum sempurna," ungkap Hasan saat didatangi Kru IDEAPERS.COM di kantornya, pada Senin (13/3/23).
 |
| Potret Ketua LPM UIN Walisongo, Hasan Asy'ari di Kantornya, pada Senin (13/3/23). |
Lebih lanjut, Hasan menjelaskan kebijakan wajib Ma'had bertujuan membangun integritas pribadi mahasiswa dalam menguasai ilmu keislaman. Ia mencontohkan UIN Malang yang lebih dulu menerapkan kebijakan ini.
"Nanti ada satu model luaran mahasiswa UIN itu ada ciri tersendiri, minimal iso ngaji dan punya tawadhu kaya anak santri gitu," ujarnya.
Hasan juga menyampaikan, kebijakan ini akan menjadi bekal dari banyaknya calon mahasiswa yang berasal dari sekolah umum. Sehingga, dapat mengejar pemahaman mereka dalam hal ilmu agama.
"Disamping itu juga, membantu mahasiswa baru yang belum tahu medan sini," jelasnya.[Rep.Zaqia/Red.Riska].
KOMENTAR