 |
| Ilustrasi: beritasatu.com |
Jokowi dan Prabowo akan memasuki ronde keduanya di arena perebutan kursi tertinggi di republik ini 2019 nanti. Namun yang menarik dibahas secara mendalam adalah bahwa percaturan atau skema politik nasional babak kedua ini berbeda dari 2014 lalu. Apa yang sebenarnya membuat hal itu terjadi?
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, jumlah pemilih pemula atau yang kini dikenal dengan generasi milenial di pemilu 2019 nanti akan menguasai suara terbanyak, yang sebelumnya berjumlah 718,517 jiwa meningkat pesat menjadi 60.765.134 jiwa. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat skema politik nasional terpaksa didesain ulang demi menjaring suara.
Politikus-politikus Senayan telah berlomba-lomba merombak dan meramu konsepsi politiknya sejak masa deklarasi dan pendaftaran calon pada bulan Agustus lalu. Pola dan cara kampanye yang dituntut untuk mengedepankan sisi milenial telah terus-menerus dicoba dan diujikan dalam praktiknya hingga kini.
Pasangan Jokowi dan pasangan Prabowo didesain seolah-olah mereka bisa menjadi representasi milenial yang layak untuk dipilih para generasi muda Indonesia yang baru mengenal politik. Hasil jajak pendapat Kompas pada Maret 2018 lalu pernah mengungkapkan bahwa generasi milenial cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan politis. Sebanyak 53.8 persen responden mengaku menentukan pilihan politisnya berdasarkan pada visi, misi, dan program kerja yang diusung.
Pemilih pemula tersebut rata-rata berusia 17-21 tahun dan dengan status sebagai pelajar, mahasiswa atau pekerja muda. Menurut G.W. Allport, seorang psikolog dari Universitas Hardvard, bahwa kecenderungan pemuda ingin menunjukkan kemampuan untuk menjadikan orang lain atau hal lain menjadi bagian dari dirinya.
Dalam kondisi ini, pemilih milenial menjadi tantangan baru bagi politisi. Bagaimana caranya visi dan missi serta program kerja yang diusung pasangan calon bisa menggaet hati dan mempengaruhi generasi ini. Tentu kondisi tersebut bukanlah perkara mudah. Salah satu kendalanya adalah apakah mampu merubah pola politik praktis sebelumnya berubah menjadi contoh dalam praktik politik sehingga bisa menarik hati milenial sebagaimana dijelaskan di atas?
Meskipun ada yang beberapa pendapat yang mengungkapkan dari sisi psikologis milenial, bahwa pola generasi milenial masih belum cukup matang sepenuhnya dalam menghadapi persoalan politis. Namun dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, kecenderungan untuk memikirkan, mempertimbangkan dan menyeleksi kelayakan calon kepala negara beserta wakilnya tentu bukanlah keniscayaan. Terbukti dengan data penelitian Kompas di atas.
Menengok Proses Konstelasi
Meski belakangan Jokowi mencoba berkonstelasi politik a la milenial seperti memakai jaket jeans, bermain vlog, mengendarai motor custom, sedangkan dari kubu oposisi melalui Sandiaga Uno yang dijadikan representasi milenial oleh pihaknya melalui gayanya yang fashionable tampaknya masih terbilang amatir untuk bisa dikatakan menjadi bagian dari tubuh generasi milenial seutuhnya.
Karena pada faktanya, di jagat media sosial bukan malah mempertontonkan keunggulan inspiratif sebagaimana yang diharapkan milenial, namun malah terlihat riuh dengan perdebatan tiada akhir antar kedua kubu yang saling menggoreng isu untuk menjatuhkan elektabilitas lawan. Sementara isu-isu yang diangkat, sama sekali tidak memiliki esensi apalagi kontribusi riil bagi Indonesia.
Perdebatan yang berlangsung masih didominasi persoalan sektarian dan narasi menjatuhkan. Sehingga terkesan sebatas ingin menuai sensasi saja. Seperti halnya isu "Tampang Boyolali" atau "Politik Sontoloyo" yang digoreng sedemikian rupa. Sensasi politik yang mencuat seperti itu, meski terbilang mendapatkan banyak respons dari netizen secara keseluruhan, hal ini belum tentu dapat menaikkan rating elektabilitas calon.
Karena kita mengetahui bersama bahwa hampir 50% suara pemilih adalah generasi milenial. Bisa jadi, yang ribut di media sosial hanyalah Buzzer dari masing-masing kubu. Sebab lagi-lagi, generasi milenial kurang menyukai konten yang bersifat keriuhan. Mereka butuh hal yang bisa dibanggakan untuk disukai olehnya.
Jika kedua kubu berlomba menarik perhatian masyarakat dengan menyajikan konten politik yang sensasional dan keributan di media sosial saja, akan sangat mustahil bahwa dapat atau mampu menarik pemilih pemula untuk menjadi bagian dari pesta lima tahunan yang akan digelar 2019 nanti.
Esensi atau Sensasi?
Presiden pertama Perancis, Charles de Gaulle, bahkan pernah mengatakan sebagai berikut, "Untuk menjadi tuan, politisi menampilkan diri seperti pelayan". Ungkapan ini cukup bisa mengatakan bahwa untuk berpolitik, yang ditampilkan seorang politisi adalah tindakannya selama masa kampanye semestinya lebih akan menjadi perubahan di masa depan seperti yang diinginkan oleh para pemilih pemilu.
Namun jika yang ditampilkan adalah cek-cok antar dua kubu, apakah akan menjadikan perubahan yang rakyat inginkan? Ataukah yang terjadi adalah contoh dan praktik politik tanpa etika yang merusak jalannya politik suatu bangsa.
Budiman, salah satu politisi dari PDI Perjuangan di dalam acara Satu Meja, KompasTV, Rabu (14/11/2018) malam lalu, memberikan penjelasan terkait sensasi politik yang malah dibangun di media sosial. Menurutnya hal itu ialah tindakan tepat. Jokowi belajar dari Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Momentum tersebut baginya, menunjukkan bahwa pasangan calon yang lebih menunjukkan esensi program kerjanya justru kalah dalam Pilkada. Sebaliknya, pasangan calon yang mengumbar sensasi justru menang dalam kontestasi Pilkada.
Oleh karenanya, gencarnya narasi sensasi politik yang juga ikut digencarkan semacam ini seakan menggambarkan adanya anomali pola penjaringan suara dan konsep pemenangan. Yakni antara inovasi politik milenial dan politik menjatuhkan antara dua kubu yang berebut kursi dengan cara-cara menjatuhkan.
Jika melihat dua anomali yang ada di dalam konstelasi politik kini menuju 2019 nanti, antara esensi dan sensasi politiklah yang menitik beratkan. Bisa dimungkinkan jika kedua kubu ternyata lebih memilih untuk ke arah politik praktis dengan cara menjatuhkan. Tentu bisa sangat memungkinkan bahwa gelaran politik ronde kedua ini akan narasi pendidikan politik cerdas dan kehilangan suara milenial yang kurang suka dengan hal-hal praksis tersebut.
Politik dan Skeptisisme Milenial
Generasi muda di era milenial yang sekarang sedang diburu suaranya nanti oleh para politisi adalah perkara baru. Sebab, pemuda dengan semangat dan intelejensianya sangat sulit untuk terlibat dan dipolitisi dengan mudah. Tentu, pemuda akan lebih condong untuk melihat kinerja dibandingkan janji manis seperti yang biasanya dilakukan dengan target suara orang dewasa.
Di gelaran politik 2019 nanti, adalah juga tantangan bagi pemuda untuk menunjukkan Iron Stock dan Social Control-nya bahwa masa depan bangsa yang lebih baik melalui tindakan yang dilakukan pemuda kini. Jika memang calon pemimpin yang sedang berebut kursi 2019 nanti lebih bisa menunjukkan konsepsi pembangunan dan kinerja politik yang berkualitas, maka jangan salahkan bahwa pemuda yang akan menjadi oposisi bagi mereka (politikus) kini.
Pergolakan politik di era milenial kini harus benar-benar dipertimbangkan secara mendalam oleh para kontestan pemilu yang sedang bertarung. Milenial punya cara pandang tersendiri tentang pemimpin karena milenial lebih suka mengakui prestasi dan inovasi dibandingan janji-janji.
Namun jika lebih memilih untuk berpolitik saling menyerang di media sosial untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya, konsekuensi pun akan didapatkan oleh yang sebelumnya mengetahui peta tetapi lupa dan memilih sensasi. Suara milenial memiliki harga yang mahal yang butuh dua tiga kali konsep dan perjuangan. [Nabila]
KOMENTAR