Semarang, IDEApers.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Walisongo menolak keras diberlakukannya kebijakan wajib mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di UIN Walisongo. Hal ini disampaikan Ketua Dema, Syarifudin Fahmi kepada Wakil Rektor Dua dan Tiga ketika acara sosialisasi JKN, Kamis (04/01/18).
Fahmi menegaskan, mayoritas mahasiswa UIN Walisongo tidak setuju apabila kebijakan ini diberlakukan di kampus.
"Bahwa tidak ada hubungan antara Jaminan Kesehatan Nasional dengan kebutuhan akademik, mahasiswa tidak dapat dipaksa dalam pembuatan kepesertaan JKN mengingat tidak semua mahasiswa atau wali mahasiswa sepakat dengan adanya JKN," tegas Fahmi dalam sesi tanya-jawab usai sosialisasi.
Kata Fahmi, apabila kebijakan ini ditegakkan, maka akan terjadi kerancuan anggaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
"Kami menolak pembuatan kepesertaan JKN yang diberlakukan mahasiswa angkatan 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011, mengingat bahwa, telah muncul alokasi dana poliklinik untuk kesehatan mahasiswa dalam rincian BKT uang kuliah tunggal mahasiswa," imbuhnya.
Hal senada juga dilontarkan salah satu peserta rapat, Ridwan, ia menjelaskan bahwa keputusan yang diterapkan oleh Universitas terkesan sangat mendadak dan minim sosialisasi.
"Saya sebagai warga negara, taat akan peraturan pemerintah, akan tetapi kebijakan tidak boleh ujug-ujug seperti ini. Birokrat harus cerdas dalam menerapkan kebijakan," jelasnya.
[Rep. Dani/Red. Abdi]
KOMENTAR