Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa dilihat dari beberapa aspek kebijakan yang dikeluarkan, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengentasan pengangguran, kemiskinan, ketersediaan lapangan pekerjaan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan tersebut, beberapa di antaranya mendapat penilaian baik dari masyarakat. Bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, misalnya. Masyarakat menilai kebutuhan kesehatan kian ringan, pemerintah dinilai mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau di puskesmas dan rumah sakit.
Pemenuhan kebutuhan pendidikan juga dinilai semakin baik. Masyarakat Indonesia pun setuju ketika pemerintah membangun Indonesia dari wilayah perbatasan, dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan bandara, seperti yang dilakukan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan pulau lainnya.
Meningkatnya Kepercayaan Rakyat
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah memberikan anggaran sebesar 1,4 miliar untuk setiap desa di Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Tentu hal itu disambut baik oleh warga desa di seluruh Indonesia.
Membaiknya kepercayaan rakyat tersebut, membuat pemerintah harus bisa menjaganya dengan baik. Tidak kemudian menghancurkan apa yang kini telah diamanahkan oleh rakyat kepada pemerintah. Pemerintah harusnya tahu, tanpa adanya dukungan dari rakyat entah apa yang terjadi pada negara ini sekarang.
Maka dengan membaiknya hubungan tersebut pemerintah telah mendapatkan modal untuk bekerja lebih baik, jika tetap ingin mendapat simpati rakyat. Jika pemerintah salah mengambil langkah, tentu penilain publik terhadap kinerja pemerintah akan sama seperti survey sembilan bulan pemerintahan Jokowi. Saat itu kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hanya mendapat poin 55 persen, lebih rendah dan mengecewakan. Hal itu penting diingat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah.
Tingkat kepercayaan masyarakat tersebut jauh berbeda dengan masa ketika Jokowi dicalonkan menjadi presiden. Waktu itu tingkat kepercayaan publik sangatlah tinggi, mencapai 75 persen, masyarakat menganggap Jokowi layak untuk memimpin Indonesia.
Tak Lupa dengan Amanat Rakyat
Meskipun penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi meningkat dibandingkan survey sebelumnya, pemerintah tak lantas boleh berbangga diri. Pemerintah masih perlu memperhatikan beberapa aspek dasar yang tak kalah penting, di antaranya pengentasan pengangguran, kemiskinan, dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau.
Pemerintah harus sadar bahwa penilaian yang ada sangatlah penting, sebagai upaya evaluasi selama kebijakan dilangsungkan. Hal itu untuk mengukur sejauh mana kebijakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, atau justru malah merugikan mereka.
Penilaian rakyat dimulai sejak adanya kebijakan pemerintah, bahkan sebelum kebijakan itu disahkan. Masyarakatlah yang akan merasakannya, entah itu baik atau sebaliknya, entah menguntungkan atau malah merugikan.
Jadi lihatlah rakyat yang butuh perhatian dari pemerintah. Rakyat tidak terlalu mengaharapkan hal yang muluk-muluk, mereka tidak menuntut segudang permintaan, mereka hanya menginginkan pemimpin yang amanah yang tidak lupa akan nasib rakyat. [Djican]
KOMENTAR