Andai Aku Seorang Aktivis Pendidikan di Kampusku

Tak ada jalan yang tepat untuk menempuh sebuah kesuksesan bagi sebuah bangsa, selain melalui pendidikan? Jika ada jalan lain yang lebih tepat, maka penulis berani bertaruh “memotong kuping” orang-orang senayan. Bukannya penulis tidak berani bertaruh, melainkan akan sia-sia mempertaruhkan sesuatu yang sudah jelas jawabannya. Suatu kejahatan—kata Ghandi—tidak timbul dengan sendirinya, melainkan karena ada dukungan, meskipun hanya dari satu orang.

Kejahatan, ketidakadilan, dan kemanusiaan, adalah kosa kata yang berjejal dalam banyak spanduk aksi perubahan sosial. Mereka bermimpi membuat dunia menjadi seperti apa yang mereka tuntutkan.Melalui pendidikan setiap orang akan mampu mencapai potensi tertinggi yang mungkin bisa ia capai. Dengan potensi itulah, harapannya, orang akan sadar untuk mencabut dukungannya terhadap sebuah kejahatan.

Dus, jika penulis adalah orang jahat dan ingin mengabadikan kejahatannya, maka ia harus membuat bodoh setiap orang, mudah dan sederhana kan? Pendidikan selalu menyimpan patologinya sendiri. Selain sebagai kata ajaib untuk merapal mantra kemajuan suatu bangsa, pendidikan nyatanya malah menjadi produsen manusia pemicu kejahatan dengan memberi dukungan terhadap beragam praktiknya. Buktinya selain mencetak pahlawan bangsa, akademisi, insinyur, pengajar, teknokrat, hingga desainer, pendidikan juga mencetak koruptor, pengemplang pajak (sebenarnya sama saja dengan koruptor), politikus busuk, pengusaha kartel, maupun perusak lingkungan.

Dosa Pemerintah

Ketika biaya pendidikan tinggi, generasi muda akan menjadi bodoh, nasib suatu bangsa berada di ujung tanduk. Inilah dosa besar pemerintah. Tindakan ini semacam konspirasi zionis atau mitos iluminati yang rumit, harus membaca buku sejarah tebal untuk mengetahui siapa dalangnya. Mengkambinghitamkan sesuatu adalah watak latah kita saat gagal memecahkan masalah yang kompleks (butuh makroskop kalau kata Daoed Joesoef).

Biar sederhana kita salahkan saja pemerintah sebagai penyelenggara negara, yang membuat biaya tinggi pendidikan di negeri ini tinggi. Buktinya mereka alpa konstitusi sebagai pihak yang menjadi penerjemah UUD 1945. Semangat pendidikan sebagai pengetahuan yang bertugas mencerahkan, sekarang telah tereduksi menjadi sekadar “manajemen, perencanaan, dan akreditasi”. Kata Ivan Ilich, kalau sudah begitu, siapa yang harus disalahkan saat pelajar menyamakan proses belajar dengan ijazah?

Keegelisahan penulis terhadap biaya pendidikan tinggi  datang ketika gelombang UKT menggemakan suara protes. Sekali lagi, esensi pendidikan bukanlah untuk memprioritaskan manajemen, perencanaan, dan akreditasi dengan mengesampingkan proses pembelajaran. Mahalnya biaya pendidikan di UIN Walisongo tidak bisa dibandingkan secara sederhana dengan biaya di kampus lain (karena hal itu bukanlah hal yang compatible).

Lebih dari itu, pemerintah seharusnya menyediakan pendidikan tanpa membuat rakyatnya menggadaikan beras. Sebab, Ukuran niat suatu bangsa yang ingin maju, berbanding lurus dengan usaha untuk membuat biaya pendidikan semurah mungkin. Mahalnya biaya pendidikan bagi penulis sama artinya dengan pemerintah yang tidak percaya pada kalimat awal dalam tulisan ini. Jika suatu bangsa ingin maju, pendidikanlah yang menjadi jalan satu-satunya.

Iluminati dan Memajukan Kebodohan

Menulis tentang teknis perdebatan mahalnya biaya pendidikan sebenarnya membuat penulis merasa malu. Sejatinya permasalahan ini tidak membicarakan pendidikan, melainkan memperdebatkan uang. Tetapi, sekali lagi (dan mengambil pembahasan yang paling sederhana), secara konseptual, jika nada nyinyir protes terhadap tingginya biaya pendidikan tidak lagi digubris penyelenggara negara, maka penulis benar-benar curiga jika kabinet pemerintahan sudah dimasuki “iluminati” yang ingin membuat bodoh generasi muda Bangsa Indonesia!

Penulis curiga, jangan-jangan Pak Jokowi menjadi salah satu dari anggotanya. Sebagai Presiden, ia malah membiarkan semua ini terjadi. Pak Jokowi sama sekali tak menegur Menteri Pendidikan yang baru ia “ajukan” (mungkin lebih tepatnya diajukan oleh Jusuf Kala) untuk ngotot ingin masuk “Insert!” demi bisnis katering di program Full Day School.

Jika masyarakat menengah ke bawah gagal menikmati proses pendidikan tinggi karena biaya, bukan karena kemauaan atau kemampuan, bukankah sudah seharusnya ada beberapa kementerian yang harus dihapus (sudah tidak mempan jika hanya sekadar digonta-ganti).

Atau memang ada suatu kelas sosial yang menginginkan kemapanan status quo yang dimilikinya. Maka mereka tidak membuka peluang masyarakat menengah ke bawah untuk duduk di jenjang pendidikan tinggi. Tindakan tersebut akan membodohkan banyak orang dan melanggengkan kejahatan.

Sebab orang-orang tidak akan tahu—dalam tetralogi Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer—kalau kekayaan dan kebahagian dari desa-desa di ekspor ke luar negeri. Kemudian mereka mengimpor barang yang sudah diolah untuk menghilangkan kesedihan karena dirampas untuk kemudian merasakan kesedihan yang lebih dalam lagi.

Selama masih banyak masyarakat yang bodoh, kejahatan dalam bidang politik, hukum, lingkungan, HAM, demokerasi, komunikasi, sosial, keagamaan, hingga kebudayaan akan semakin mendapat banyak dukungan.

Sudah saatnya ada gerakan yang menyoroti mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Harus ada aksi sosial dengan sepanduk berjejal tulisan ketidakadilan dan kemanusiaan diturunkan dijalan-jalan. Harus ada yang melawan konspirasi “iluminati” ini.

Dahulu, ketika keadaan sudah seperti ini mahasiswa yang memakai jas kebanggaannya akan mencari dan memberi solusi. Setidaknya, kalau belum punya solusi, mereka memprotes dan mengkritisi. Dahulu mereka dinamakan “aktivis kampus”. Yah, andai aku aktivis kampus, kupinjam michrophone Via Valent di Jateng Fair untuk bertanya pada rektorku.


(Ahmad Muqsith: Kru IDEA Angkatan 2011, Presiden BEM Fakultas Ushuluddin 2014, dan berpartisipasi dalam aksi penolakan UKT)

KOMENTAR

Name

Advertorial,1,Analisis Utama,2,Artikel,15,Berita,616,cerpen,15,EkspreShe,18,Essay,39,Oase,70,Opini,72,Puisi,51,Resensi,4,Resensi Buku,10,Resensi Film,19,Riset,4,Sastra,8,Surat Pembaca,7,
ltr
item
IDEApers: Andai Aku Seorang Aktivis Pendidikan di Kampusku
Andai Aku Seorang Aktivis Pendidikan di Kampusku
Keegelisahan penulis terhadap biaya pendidikan tinggi datang ketika gelombang UKT menggemakan suara protes. Sekali lagi, esensi pendidikan bukanlah untuk memprioritaskan manajemen, perencanaan, dan akreditasi dengan mengesampingkan proses pembelajaran. Mahalnya biaya pendidikan di UIN Walisongo tidak bisa dibandingkan secara sederhana dengan biaya di kampus lain (karena hal itu bukanlah hal yang compatible).
https://2.bp.blogspot.com/-AtBtnXJ_5ys/V6w9PWRG9gI/AAAAAAAACEI/hpOocxiZ6LcAX_zBEG0jZLesmcsK3DYmwCEw/s400/biaya-pendidikan-tinggi-ideapers.com.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-AtBtnXJ_5ys/V6w9PWRG9gI/AAAAAAAACEI/hpOocxiZ6LcAX_zBEG0jZLesmcsK3DYmwCEw/s72-c/biaya-pendidikan-tinggi-ideapers.com.jpg
IDEApers
http://www.ideapers.com/2016/08/andai-aku-seorang-aktivis-pendidikan-di.html
http://www.ideapers.com/
http://www.ideapers.com/
http://www.ideapers.com/2016/08/andai-aku-seorang-aktivis-pendidikan-di.html
true
2845694181721974662
UTF-8
Lihat Semua Tidak Ditemukan LIHAT SEMUA Baca Balas Batalkan Komentar Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua BERITA TERKAIT RUBRIK ARSIP SEARCH SEMUA BERITA Tidak ditemukan Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN INI PREMIUM Share sebelum membuka Salin semua kode Pilih semua kode Semua kode telah disalin. Tidak bisa disalin